KASUS PEMERKOSAAN ANAK POLISI ENGGAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN

PERISAI, JAKARTA (10/10/2021) – Kasus pedofilia kembali terulang, dan kini penegak hukum sudah tidak lagi berjalan beriringan bersama korban dalam membantu proses penyelidikan. Seorang ibu tunggal bernama Lydia (nama samaran) dengan tiga anak yang bertempat tinggal di Luwu Timur, yaitu sebuah kabupaten perbatasan di Sulawesi Selatan mendapati anaknya menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, pelakunya adalah aparatur sipil negara.

Dalam proses penyelidikan, terdapat banyak argumen manipulatif dan prasangka ableisme terhadap Lydia sebagai pelapor, dengan menuduhnya mempunyai gangguan mental agar laporan terkesan tidak valid untuk mencapai keadilan yang semestinya.

Lydia sudah bercerai dengan pelaku, namun pelaku masih tetap ingin melibatkan dirinya dalam pengasuhan, sehingga pelaku masih mempunyai akses untuk menjemput ketiga anak malang itu, segalanya terlihat normal sampai pada suatu saat Lydia menemukan kejanggalan di tubuh anak-anaknya, terdapat luka dan lebam, tidak hanya itu perilaku anak-anaknya juga berubah drastis menjadi lebih diam dan murung, namun saat itu si anak beralasan bahwa luka fisik yang mereka dapatkan sebab mereka bermain kejar-kejaran.

Pada satu malam awal Oktober 2019, saat Lydia mencuci piring, anak pertamanya  mengeluh bahwa bagian genitalnya sakit, Lydia datang menghampiri anaknya dan membujuk untuk mengungkapkan apa hal yang terjadi. Dengan ragu dan takut berkata bahwa ayahnya melakukan sesuatu pada bagian genitalnya.

Pada pekan kedua Oktober 2019, Lydia membawa ketiga anaknya ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Luwu Timur dengan harap bisa mendapatkan perlindungan dari kasus ini.

Kepala Bidang Pusat Pelayanan, yang saat itu melayani Lydia adalah Firawati. Firawati mengaku kenal dengan pelaku karena “sesama aparatur sipil negara” namun Firawati malah menghubungi pelaku untuk memberitahu adanya tuduhan kasus kekerasan seksual, hingga pelaku mendatangi Kantor Pusat Pelayanan. Firawati mengujarkan alasan ia menghubungi pelaku adalah untuk mengonfirmasi reaksi anak jika melihat ayahnya dan karena sesama sipil negara. Namun, pada saat pelaku datang anak-anak malah menghampiri pelaku dan tidak mau melepas pelukannya. Karena itu, pelaku menuduh Lydia hanya berbohong dan mengada-ngada, sehingga saat itu Lydia dipojokkan.

Keesokan harinya, Kantor Dinas meminta Lydia dan ketiga anaknya datang lagi, terdapat pemeriksaan psikologi yang akan dilakukan oleh seorang Petugas Pusat Pembelajaran Keluarga, namun pemeriksaan mengklaim ketiga anak Lydia “tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma” dan menyebut “hubungan yang terjalin antara korban dengan pelaku sangatlah erat” klaim ini seolah menjadi alasan bagi kepolisian Luwu Timur untuk menghentikan penyelidikan.

Kondisi Kesehatan Mental Ibu Korban digunakan sebagai bahan Invalidasi Laporan Pemerkosaan.

Pada 28 Oktober, salah seorang anak Lydia mengeluh bahwa duburnya sakit, lalu Lydia memotret luka itu. Sebagai bukti, Lydia membawa satu celana dalam yang terdapat cairan hijau dan satu celana legging yang terdapat bercak darah ke Polres Luwu Timur. Lalu, pada 29 Oktober penyidik kepolisian menghubungi akan adanya pemeriksaan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan  (Biddokkes) Polda Sulawesi Selatan  pada 6 November. Pada hari yang sama, Lydia mendapatkan ancaman dari suami untuk tidak lagi menafkahi anak-anak.

Terdapat pemeriksaan pada Lydia dan saudaranya mengenai kondisi kesehatan mental keluarga. Wawancara pemeriksaan hanya berlangsung 15 menit namun polisi sudah memastikan bahwa Lydia mempunyai ‘kelainan’ dan pada 11 November, saat surat pernyataan keluar bertuliskan bahwa Lydia memiliki “gejala-gejala waham bersifat sistematis yang mengarah pada gangguan waham menetap” lalu pada 15 November, terbit surat visum fisik ketiga anaknya oleh tim Forensik Biddokkes Polda Sulawesi Selatan, yang menyatakan tidak adanya kelainan dan tanda kekerasan fisik terhadap korban.

Pada 19 Desember, Kepolisian Luwu Timur mengeluarkan surat perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan pada 4 Desember.  Kemudian pada 10 desember  tertulis bahwa adanya penghentian proses penyelidikan polisi tanpa adanya klarifikasi langsung dan alasan pertimbangan penghentian.

“Rentang waktu laporan dan penghentian penyelidikan hanya 63 hari. Ini sangat cepat dan kami anggap tidak masuk akal. Apalagi ini kasus kekerasan seksual yang korbannya masih anak – anak, kenapa prosesnya terburu-buru?” ujar Rezky Pratiwi, Kepala Divisi Perempuan, Anak dan Disabilitas dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Tidak hanya sampai disana, Lydia melakukan perjalanan panjang menuju Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar pada akhir Desember 2019 untuk mendapatkan penegak hukum yang benar-benar memihak korban.

Lydia diberi rujukan pelaporan kasus pada  Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar) dan langsung ditangani melalui Koalisi Bantuan Hukum Advokasi Kekerasan Seksual terhadap anak dan juga memberikan dampingan psikologis pada korban, dan tiga korban mulai terbuka mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung mereka sendiri. Cerita yang korban lontarkan cocok dengan rekaman foto dan video yang Lydia simpan sebagai bukti.

Rezky Pratiwi sebagai Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak mengujarkan bahwa Kepolisian Luwu Timur sudah cacat secara prosedur sejak pemrosesan visum pertama. Ia merujuk pada UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berisikan pendampingan anak-anak harus dilakukan oleh orang tua serta pendamping hukum maupun pekerja sosial.

Kasus kelalaian pihak penegak hukum ini mendapat perhatian publik, hingga banyak akun sosial media yang memposting berita yang sama dan banyaknya orang-orang yang lebih ‘melek’ mengenai kasus kekerasan seksual dan invalidasi kesehatan mental. Namun pada postingan @king_orens123 di akun instagram pribadinya menyatakan bahwa pihak instansi Luwu Timur tidak becus dalam menangani kasus ini sehingga menggiring beragam reaksi dan opini publik. Seolah terdapat pihak yang mengontrol gerakan kasus ini dan terlihat seperti adanya bentrokan fakta yang membuat banyak pihak merasa tersenggol atau sekedar membela instansi penegak hukum.

(DDA)

EDITOR : SENJA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: